Indonesia Kamis, 25 April 2014 http://oss.pekalongankota.go.id/ Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan

BPMP2T

BPMP2T

Kota Pekalongan

Font Size

Profile

Cpanel

Kota Pekalongan

Berikut ini adalah profil Kota Pekalongan

Potensi Investasi

Berikut ini adalah Potensi Investasi Kota Pekalongan

Profil Investasi

Berikut ini adalah Profil investasi Kota Pekalongan

Panduan Investasi

Berikut ini Panduan Investasi di Kota Pekalongan

Kota Pekalongan

Secara harfiah wilayah kota berarti bagian dari wilayah administratif suatu negara atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang walikota, terbentuknya Kota Pekalongan tidak dapat terlepas dari potensi strategis wilayah ini baik secara geografis dan ekonomis, maupun politis. Potensi strategis wilayah Kota Pekalongan itu dapat dijelaskan dengan mengungkap sumber-sumber sejarah yang dibahas di bawah ini.

Secara geografis dan ekonomis wilayah Kota Pekalongan menjadi pusat jaringan jalan darat yang menghubungkan bagian barat dengan bagian timur Pulau Jawa, serta daerah pantai utara dengan daerah pedalaman. di sepanjang pesisir utara Jawa terdapat groote postweg (jalan raya) yang membentang dari Anyer di bagian barat sampai Panarukan di bagian timur Pulau Jawa. Pembangunan jalan raya ini diprakarsai oleh Daendels, yang menjabat gubernur jenderal Hindia Belanda dalam periode 1808-1811, dari jalan raya ini terdapat beberapa jalan kecil atau jalan yang menuju daerah pedalaman.

Selain dilalui oleh jalan raya yang menhubungkan antara bagian barat dan timur Pulau Jawa, NV Nederlandsdch Indieshe Spoorweg maatschappij (NIS) mengajukan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membangun jalan kereta api dan rute pertama kali yang dibangun adalah rute Semarang-Yogyakarta. Pemerintah Hindia Belanda mengabulkan dengan syarat jalan kereta api itu dibangun melalui Ungaran dan Salatiga. Peletakan pertama kali dilakukan oleh Gubernur Jenderal Sloet Van Den Beek dengan membuka rute dari Semarang-Yogyakarta Hadiningrat pada tanggal 17 Juni 1864 dan selesai 10 Agustus 1867, kemudian NIS terus mengembangkan usahanya tanggal 19 Juli 1868 jalur kereta api sampai di Kedungjati. Dua tahun kemudian yaitu 18 Pebruari 1870 jalur kereta api sudah sampai Solo lewat Gundih, kemudian dua tahun kemudian sudah sampai Lempuyangan (Yogyakarta). Perkembangan selanjutnya NIS pengelolaannya diserahkan kepada Staatspoor.

Perkembangan perkreta-apian di Pulau Jawa mengalami perkembangan yang sangat pesat, adapun untuk jalur kereta api dari Semarang ke Cirebon lewat kota Pekalongan juga menjadi prioritas dan dibangun pada tanggal 25 Agustus 1885 oleh NV. Semarang Cirebon Spoor Trans Matschappy karena daerah-daerah itu dipandang sebagai tempat-tempat yang berpenduduk padat dan menghasilkan produk-produk pertanian yang penting seperti gula, nila dan kopi. Sarana transportasi yang tersedia pada saat tiu hanyalah angkutan gerobag dengan ongkos pengangkutan yang mahal dan waktu tempuh sangat lama. Selain itu untuk mempermudah ke pantai utara, kereta api juga diperlukan untuk memperlancar pengangkutan barang-barang impor dari pelabuhan Semarang.

Pada jaman dahulu jalur rel kereta api di Kota Pekalongan menuju timur dari stasiun lama yang ter;etak di Toko Foto Yen (sekarang jalan Gajahmada) lewat jalan Hayam Wuruk - dr. Cipto - Batang dengan halte mini di apotek Sumber Waras. Kemudian pada tahun 1923 pindah 100 m ke Selatan dan halte ini dinamakan halte Mipitan (depan SD Keputran). Jalur Kereta APi menuju laut (Boom) juga dibangun begitu juga menuju ke pedalaman Wonopringgo.

Selain tersedia jalan darat, Kota Pekalongan juga memiliki prasaran jalan laut yaitu tersedianya pelabuhan Pekalongan, yang sejak abad XVII telah menarik keinginan kompeni dagang Belanda (Vereenigde Oost Indische Compagtiief VOC) untuk menguasainya. Keinginan kompeni itu untuk menguasai pelabuhan Pekalongan tidak terlepas dari potensi positif wilayah pedalaman yang menghasilkan produk-produk pertanian yang laku untuk dijual baik dalam perdagangan lokal maupun antar pulau.

Pelabuhan Pekalongan sangat berperan sebagai pintu gerbang bagi kegiatan pengangkutan produk-produk dari daerah pedalaman seperti gula, kopi, nila, kapas, dan sebagainya. Kesemuanya itu telah menjadi faktor pendorong dan penggerak Kota Pekalongan menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan yang cukup berkembang pada abad ke-19.

Potensi geografis dan ekonomis yang dimiliki oleh wilayah Pekalongan merupakan faktor pendorong utama bagi terbentuknya kekuasaan-kekuasaan politis di tempat ini, meskipun gambaran tentang potensi-potensi positif itu sulit ditemukan dari sumber-sumber sejarah Indonesia kuno (sebelum tahun 1.500), keberadaan kerajaan-kerajaan yang berpusat di wilayah Jawa Tengah cukup menunjukkan hal itu, karena pad

Peluang Investasi

Keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan investasi memungkinkan kehadiran para pemodal/investor untuk membuka usaha baru atau memperluas usaha yang telah ada. Makin berkembangnya investasi yang dilakukan oleh pihak swasta diharapkan akan makin mendorong dan menumbuhkan kegiatan ekonomi disamping juga akan berdampak pada perluasan dan penciptaan lapangan kerja. 

Seperti disebutkan pada bab sebelumnya untuk makin menumbuhkan dan mendorong iklim usaha agar makin kondusif dan untuk memberikan pelayanan terbaik serta kapastian pengurusan perijinan, Pemerintah Kota Pekalongan telah membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada dasarnya merupakan instansi Pemerintah Kota Pekalongan yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang bermaksud mengurus perijinan. Disamping pelayanan perijinan BPPT Kota Pekalongan juga menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan proses perijinan dan non perijinan yang akan diteruskan langsung kepada Walikota Pekalongan. Saat ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan beralamat di Jalan Majapahit 1 Pekalongan, telp. 0285-432086. Sejak tahun 2010 BPPT telah dapat melayani 32 jenis perijinan, meingkat dibandingkan tahun 2008 yang melayani 28 jenis perijinan. Pada tahun 2010, BPPT Kota Pekalongan telah menerbitkan 2.935 izin.

Untuk menarik investor agar berminat menanamkan modalnya di Kota Pekalongan diperlukan upaya-upaya yang memberikan nilai tambah bagi calon investor. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui tiga hal pokok yaitu : pembentukan kesan positif (image building); pemanfaatan peluang (investment generating) dan pelayanan investasi (investmen servicing). Sejalan dengan hal tersebut perlu dipersiapkan hal - hal yang menjadi pertimbangan bagi calon investor antara lain meliputi tersedianya infrastruktur yang memadai, tersedianya sumber manusia yang terampil dan profesional, terpeliharanya iklim keamanan dan kepastian hukum yang kondusif serta adanya peraturan perundang-undangan yang pro investasi.

Nilai investasi di Kota Pekalongan pada tahun 2010 tercatat meningkat dibanding tahun 2008, yaitu Rp.96,8 milyar menjadi Rp.104,2 milyar pada tahun 2010. Hal ini cukup menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di Kota Pekalongan menunjukkan geliat peningkatan yang menggembirakan.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota industri dan perdagangan memiliki banyak potensi ekonomi yang masih digali lagi. Pemerintah Kota Pekalongan dengan surat Keputusan Walikota Pekalongan no.530/216 tahun 2006 tentang produk unggulan kota Pekalongan, menetapkan bahwa produk unggulan kota Pekalongan terdiri dari komuditas batik, pengolahan hasil ikan, konveksi, pertenunan alat tenun bukan mesin (ATBM), kerajinan enceng gondok dan serat alam serta pertenunan mesin.

A. SEKTOR INDUSTRI

Industri di Kota Pekalongan berkembang dengan cukup baik, Jenis industri yang terbanyak adalah industri tekstil dan pengolahan ikan. Akan tetapi jika dilihat dari kuantitasnya maka industri batik dan tenun ATBM lebih banyak mendominasi perkembangan industri di Kota Pekalongan. Industri batik dan tenunATBM yang kebanyakan merupakan industri masyarakat berkembang cukup pesat dan banyak menyerap tenaga kerja. Dominasi industri batik dan pertenunan tradisional (ATMB) dibuktikan dengan terbentuknya kawasan sentra ATBM Medono. Dari Medono kerajinan tenun tradisional memenuhi kebutuhan publik khususnya bahan keperluan interior sampai pada pengolahan serat alam, enceng gondok, mendong, akar wangi, dll.

Batik Pekalongan yang tumbuh dan berkembang menjadi salah satu karakteristik produk unggulan telah dikenal sejak dulu kala. Kualitas produk batik Pekalongan dalam hal pewarnaan dan motif sudah sangat dikenal kekhasannya. Demikian juga dalam hal harga, batik Pekalongan mampu bersaing di pasaran. Pengembangan produk batik ini akan sangat mendukung program pengembangan wisata belanja di Pekalongan.

Sebuah terobosan bahkan dilakukan oleh para pengrajin batik di Kota Pekalongan. Buruknya dampak bahan-bahan kimia yang digunakan para pengrajin batik dalam proses pewarnaan batik direspon oleh pengrajin batik kota Pekalongan dengan menggali hal-hal baru di blantika seni batik. Hal ini dibuktikan dengan karya batik tulis yang menggunakan kotoran sapi sebagai bahan pewarnaannya. Penggunaan bahan-bahan alam ini selain ramah lingkungan juga bisa menekan biaya produksi yang dikeluarkan. Investasi yang dimungkinkan untuk makin mengembangkan produk unggulan ini adalah dengan kemitraan investasi batik dan industri benang/kain yang akan lebih mendekatkan pada produsen batik/tenun.

 B. SEKTOR PERDAGANGAN

Perdagangan perdagangan di Kota Pekalongan, utamanya perdagangan batik dan tenun ATBM beberapa tahun terakhir dirasakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini ditandai dengan munculnya pasar - pasar grosir sebagai pusat-pusat perkulakan yang banyak diminati pengunjung baik lokal maupun luar daerah. Selain pusat perkulakan batik dan tenun ATBM, di Kota Pekalongan juga muncul pusat-pusat perbelanjaan / mall serta berkembangnya pasar-pasar tradisional.

Fenomena ini cukup menarik terutama bagi wirausahawan yang berjiwa enterprenuership yang selalu mencari terobosan-terobosan dalam perkembangan serta pemasaran hasil produksinya. Dengan berkembangnya pusat atau sentra perdagangan yang menarik banyak minat pengunjung juga memberikan dampak positif bagi sektor usaha lain yang saling berkaitan seperti hotel, restoran, rumah makan dan lain-lain.

Investasi yang dimungkinkan untuk makin mengembangkan produk unggulan ini adalah kemitraan investasi batik dan industri barang/kain yang akan lebih mendekatkan pada produsen batik/tenun.

C. SEKTOR PERIKANAN

Selain memiliki batik yang karenanya Kota Pekalongan cukup dikenal keseluruhan negeri, di Kota Pekalongan juga terdapat pelabuhan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang cukup besar. Besarnya nilai produksi perikanan laut di Kota Pekalongan memberikan peluang investasi di bidang pengolahan ikan maupun industri lainnya yang memanfaatkan bahan hasil produksi perikanan laut.

D. SEKTOR PARIWISATA

Kota Pekalongan memiliki tempat-tempat dan momen – momen budaya yang bernilai wisata yang cukup potensial untuk terus dikembangkan. Tempat-tempat wisata yang cukup potensial tersebut adalah Pantai Pasir Kencana dan Pantai Slamaran Indah. Objek wisata Pasir Kencana dengan luas 3.5 ha dan obyek wisata Pantai Slamaran dengan luas 3.5 ha dimana keduanya merupakan wisata pantai/laut sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai kawasan wisata yang sangat menarik. Selain kedua objek wisata alam tersebut juga wisata belanja berupa pasar grosir dan pusat perkulakan yang banyak terdapat di Kota Pekalongan dan juga memungkinkan untuk terus dikembangkan.

Perkembangan perkotaan dengan ciri urban dan industri merupakan faktor pendukung perlunya pengembangan wisata/tempat rekreasi. Hal ini menjadi salah satu peluang investasi sektor pariwisata di Kota Pekalongan.

Data Insidensial

sampai dengan akhir tahun 2010 tidak terjadi kejadian luar biasa yang berkaitan dengan alam yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Banjir yang biasanya datang pada setiap musim penghukan belum terjadi di masing-masing wilayah yang merupakan daerah langganan banjir. Selain banjir yang merupakan daerah langganan banjir. Selain banjir posisi Kota Pekalongan yang bukan merupakan daerah rawan bencana alam menjadikan Kota Pekalongan terhindar dari kejadian-kejadian luar biasa lain yang disebabkan oleh alam. Karena belum ada bencana yang terjadi belum ada bantuan yang disalurkan kepada masyarakat korban bencana.

Ke depan Pemerintah Kota Pekalongan terus berusaha menanggulangi banjir dengan terus memperbaiki saluran air baik dilakukan langsung oleh instansi terkait maupun dengan memberdayakan masyarakat sekitar.

Karena di wilayah Kota Pekalongan juga tidak terdapat hutan, baik hutan yang homogen maupun hutan heterogen, sama sekali tidak tercatat kejadian atau peristiwa kebakaran hutan.

Ekonomi Keuangan

 Ekonomi Keuangan

1. Produk Domestik Regional Bruto

Sebagai indikator perekonomian wilayah/kota, PDRB merupakan salah satu indikatornya. Angka PDRB atas dasar harga berlaku tahun selama semester II tahun 2010 mencapai Rp.143.390,49 juta. Kontributor terbesar untuk PDRB harga berlaku adalah sektor perdagangan dengan nilai kontribusi sebesar 25.14% dari semua nilai PDRB disusul kemudian oleh sektor industri sebesar 18,31%. Sedangkan kontributor terkecil, selain pertambangan dan penggalian yang tidak terdapat di Kota Pekalongan, adalah sektor listrik, gas dan air minum. Untuk prosentase lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12

Data Ekonomi Keuangan

Produk Domestik Regional Bruto


NO JENIS DATA SATUAN TAHUN 2009
1 PDRB atas dasar harga berlaku Jt Rp 143.390,49
a Pertanian % 8..01
b Pertambangan & Penggalian % -
c Industri Pengolahan % 18.31
d Listrik, gas dan air bersih % 1.78
e Bangunan % 13.70
f Perdagangan, Hotel dan restoran % 25.14
g Pengangkutan dan Komunikasi % 13.12
h Keu. persewaan dan jasa perusahaan % 7.09
i Jasa-jasa % 12.85
  2 PDRB atas dasar harga konstan   1.099.441,61

2. Pajak dan Retribusi

Bila dirinci pada pos pajak daerah sumbangan pajak daerah terbesar diberikan oleh sektor pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, kemudian pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

Tabel 13

Data Ekonomi Keuangan

Pajak dan Retribusi

NO JENIS DATA SATUAN TAHUN 2010
1 Pajak daerah    
a Kendaraan beremotor dan kendaraan diatas air Jt Rp 4,514
b Bea balik nama kendaraan bermotor & diatas air Jt Rp 3,222
c Bahan bakar kendaraan bermotor Jt Rp 4,496
d Pengambilan & pemanfaatan air bawah tanah & permukaan Jt Rp 154


3. PAD

Pemberlakuan Undang-undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah merupakan salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian utama.

Dengan pemberlakuakuan kedua undang-undang tersebut terjadi pergeseran paradigma manajemen pemerintah daerah yang cukup drastis yaitu dari yang sebelumnya serba sentralistis menuju sistim yang desentralitis. Dengan situasi yang demikian pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing secara lebih optimal.

Pendanaan pembangunan daerah tidak lagi sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat. Pemerintah daerah secara bertahap diharapkan memiliki kemandirian dalam pendanaan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur kondisi perekonomian daerah yang lebih riil karena menujukkan kemampuan suatu daerah dalam memupuk sumber pendapatannya dari daerah sendiri. Selama tahun 2009 tercatat total Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan sebesar Rp.21.838.000.000,00 dengan kontribusi terbesar diberikan oleh pos pajak daerah yang mencapai Rp.9.408.000.000,00 kemudian disusul oleh pos retribusi daerah sebesar Rp.6.524.000.000,00 dan bagian laba usaha daerah sebesar Rp.1.039.000.000,00 sedang lain-lain pendapatan Rp.4.867.000.000,00.

Saat ini Pemerintah Kota Pekalongan memiliki 6 perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PD Bank Pasar dan 4 Unit Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang tersebar merata di 4 kecamatan di Kota Pekalongan. Untuk PDAM dan Bank Pasar saham keseluruhannya dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan, sedangkan BKK yang berjumlah 4 unit sharing kepemilikan sahamnya adalah 50% dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 42,5% milik Pemerintah Kota Pekalongan dan sisanya sebanyak 7,5% dimiliki oleh PT. Bank Jateng.

Tabel 14

Data Ekonomi Keuangan

Total PAD

NO JENIS DATA SATUAN TAHUN 2009
1 Total PAD    
a Pajak daerah Rp 9.408.000.000
b Retribusi daerah Rp 6.524.000.000
c Bagian laba usaha daerah Rp 1.039.000.000
d Lain-lain pendapatan Rp 4.867.000.000
2 Rasio PAD terhadap APBD % 5,80


Politik, Hukum dan Keamanan

1. Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

Jumlah anggota DPRD Kota Pekalongan sebanyak 30 orang dengan rincian dari partai PPP 8 orang, PDIP 7 orang, PKB 6 orang, Golkar 5 orang, PAN 3 orang, PKS 1 orang, DPRD Kota Pekalongan sendiri terdiri dari 5 Fraksi yaitu Fraksi PDI-P yang beranggotakan 7 orang, Fraksi PP beranggotakan 8 orang, Fraksi Kebangkitan Bangsa 6 orang, Fraksi Karya Keadilan 6 orang dan fraksi Amanat Nasional terdiri dari 3 orang anggota.

Dari ke 30 orang anggota DPRD tersebut 10% diantaranya adalah wanita. Sedangkan perda yang sudah di tetapkan oleh anggota DPRD sebanyak 7 perda Pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden pada tahun 2004 telah menunjukkan bahwa telah terjadi pendewasaan politik yang makin baik dari warga masyarakat. Berbagai kekhawatiran yang banyak dikemukakan ternyata tidak terjadi, sehingga suasana sosial politik di tengah-tengah masyarakat dapat tetap kondusif. Ini sekaligus menunjukkan bahwa proses demokratisasi telah berjalan pada arah dan jalur yang benar. Seringnya pelaksanaan pemilu sebagai salah satu alat demokrasi makin mendewasakan wawasan berpolitik warga Pekalongan. Perbedaan aspirasi politik bukan lagi menjadi faktor yang mengakibatkan perpecahan dikalangan warga masyarakat.

Salah satu perkembangan terpenting dalam demokrasi adalah diselengarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Pilkada langsung merupakan salah satu cermin adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak politik warga negara. Pilkada Kota Pekalongan tahun 2005 merupakan salah satu pelaksanaan pilkada langsung pertama di Indonesia dimana melibatkan penduduk yang tercatat sebagai pemilih sebanyak 96.695 orang pemilih wanita dan 93.435 orang pemilih pria.

Pilkada langsung Kota Pekalongan yang berjalan aman dan lancar makin menegaskan kondusifnya Kota Pekalongan dengan amannya suasana Kota Pekalongan pra dan paska pilkada dalam rangka memilih walikota dan wakil walikota baru.

 

Tabel 19

Data Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

Jenis Partai Politik

 

NO JENIS DATA SATUAN TAHUN 2006
1 Jumlah anggota per Fraksi    
a Fraksi PDI-P Orang 7
b Fraksi PPP Orang 8
c Fraksi Kebangkitan Bangsa Orang 6
d Fraksi Karya keadilan 6 orang Orang 6
e Fraksi Amanat Nasional Orang 3
2 Persentase jumlah Anggota DPRD    
a Pria % 90
b Wanita % 10

 

Kinerja penegakan hukum dalam beberapa saat terakhir menjadi masalah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu indikasinya adalah lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum naik terhadap lembaganya maupun aparatur penegak hukumnya. Hal inii sangat mengkhawatirkan karena masyarakat tidak lagi menemukan jalan keluar atas penyelesaian konflik yang dihadapinya. Penegakan hukum yang tegas, imparsial dan tidak diskriminatif merupakan jawaban atas relita diatas. Selain masalah tersebut, masalah utama dalam birokrasi pemerintahan adalah terjadinya praktik KKN, rendahnya kinerja pegawai dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan terus menekan berbagai permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan kinerja yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kota Pekalongan. Sampai dengan periode Juli - Desember 2006, Bawasda telah melakukan pemeriksaan terhadap dinas / instansi dengan julah temuan dan temuan yang ditindaklanjuti mencapai 14 temuan. Upaya-upaya pengawasan akan terus dilaksanakan demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

 2. Hukum

Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu isu pokok yang demikian kencang melanda bangsa Indonesia. Walau sebenarnya pelaksanaannya memerlukan proses/prosedur yang tidak sederhana namun ini kemudian tidak menyurutkan langkah Pemerintah untuk melaksanakan. Pun demikian dengan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berkenaan dengan kondisi makin meningkatnya angka kriminalitas yang hal ini tidak hanya terjadi di wilayah Kota Pekalongan tetapi juga terjadi secara nasional, maka tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan angka kriminalitas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terganggu dan dapat berjalan dengan lancar dan wajar.

Keberhasilan menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan bidang-bidang yang lain termasuk upaya untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Pekalongan. Kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum merupakan salah satu tolok ukur penting bagi pemulihan citra aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel 20

Data Insidensial

Jenis Hukum

NO JENIS DATA SATUAN TAHUN 2010
1 Jumlah kasus pelanggaran hukum    
a Jumlah perkara dilaporkan    
  1) Pidana Perkara 1
  2) perdata Perkara  
  3) Politik dan Ham Perkara  
  4) Lalu lintas Perkara  
b Jumlah perkara terselesaikan    
  1) Pidana Perkara 1
  2) Perdata Perkara  
  3) Politik dan ham Perkara  
  4) Lalu lintas Perkara  
2 Kelembagaan    
a Jumlah pengadilan agama Buah 1
b Jumlah pengadilan negeri Buah 1
c Jumlah pengadilan Tata Usaha Negara Buah  
d Lembaga Pemasyarakatan Buah 2
e Kejaksaan Negeri Buah 1

3. Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum

Terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan peningkatan ketentraman dan letertiban di tengah-tengah masyarakat.

Pertama, belum optimalnya kesadaran dan pemahaman aparat dan masyarakat terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku, sehingga berbagai pelanggaran yang terjadi disamping mungkin didorong oleh kesenjangan, untuk sebagian juga diakibatkan oleh lemahnya kesadaran dan pemahaman.

Kedua, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan ketentraman dan ketertiban di daerah, sehingga kapasitas aparat Satpol PP dalam pemerliharaan ketentraman dan ketertiban juga relatif terbatas.

Ketiga, terjadinya perubahan peraturan perundangan yang berjalan dengan cepat, sehingga memerlukan kecepatan dalam adaptasi atau penyesuaian-penyesuaian.

Keempat, tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja yang ada membuka peluang bagi kemungkinan tingginya potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Kelima, belum optimalnya sistem pemeliharaan dan partisipasi gangguan keamanan dan ketertiban yang berbasis masyarakat.

Globalisasi informasi yang melanda dunia juga berdampak terhadap warga kota Pekalongan. Cara penyampaian pendapat yang dilakukan dengan unjuk rasa sebagai dampak dari euforia demokrasi yang melanda bangsa Indonesia pada umumnya juga terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Walaupun tidak seramai atau sesering wilayah lain, tercatat sepanjang kurun waktu tahun 2010 terjadi 4 kali unjuk rasa dengan tema yang berbeda yaitu 3 kali terjadi unjuk rasa dengan tema politik dan 1 kali terjadi unjuk rasa dengan tema ekonomi. Namun sejauh ini unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi tidak sampai mengganggu stabilitas Kota Pekalongan.

Tidak seperti daerah lain lain dimana terkadang terjadi pertikaian antar kampung selama tahun 2010 bisa dikatakan di Kota Pekalongan tidak pernah terjadi pertikaian antar warga yang melibatkan masa dalam jumlah besar. Hal ini bisa jadi salah satu faktor penyebabnya adalah makin dewasanya pola pikir warga Kota Pekalongan.

Tabel 21

Data Insidensial

Jenis Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum


NO JENIS DATA SATUAN TAHUN 2010
1 Kasus Pertikaian antar warga Kasus  
  a. antar etnis Kasus -
  b. antar wilayah desa Kasus -
  c. antar agama Kasus -
  d. antar simpatisan parpol Kasus -
  e. antar pelajar Kasus -
2 Unjuk Rasa    
  a. Bidang politik Kasus 2
  b. Ekonomi Kasus 4
3 Kasus pemogokan kerja Kasus -


Data Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Laporan Keuangan dan Koperasi

Kota Pekalongan sebagai kota industri dan perdagangan mempunyai 6 produk unggulan yaitu : Batik, Produk Hasil Pengolahan Ikan, Tenun ATBM, Konveksi, Tenun ATM dan Kerajinan serta alam dimana masing-masing komoditas mempunyai potensi dan permasalahannya sendiri-sendiri.

Pertumbuhan ekonomi daerah, merupakan salah satu tujuan pembangunan, disamping juga diarahkan dalam pemerataan sekaligus keberlanjutan/kesinambungan. Besaran pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Dari struktur ekonomi Kota Pekalongan sebagaimana tercermin dalam distribusi presentase masing-masing sektor dalam PDRB, terlihat bahwa kontribusi sektor industri olahan (18,75%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (23,53%) masih sangat mendominasi, disamping juga potensi sub sektor perikanan.

Pembangunan bidang ekonomi yang berbasiskan perdagangan dan industri tentu saja membutuhkan lingkungan usaha yang kondusif / sehat. Stabilitas ekonomi makro serta stabilitas sosial politik yang semakin mantap seiring dengan makin matangnya kedewasaan berpolitik masyarakat sebenarnya merupakan kondisi awal yang sangat mendukung bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam penciptaan lingkungan usaha yang lebih baik dan sehat diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi, menstimulasi tumbuhnya usaha-usaha dan wirausaha-wirausaha baru, meningkatkan daya saing ekonomi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat.

Guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, pengerahan segala potensi ekonomi yang dimiliki perlu ditumbuh kembangkan, dibina serta difasilitasi agar menjadi kekuatan ekonomi daerah yang dapat menjadi sumber alternatif penyediaan dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam usaha menumbuhkan perekonomian daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan fasilitasi berbagai program dan kegiatan, yang diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi potensial. Hal tersebut dilakukan melalui program internal lembaga, program koordinasi antar lembaga maupun program terintegrasi baik horisontal maupun vertikal. Kondisi tersebut sangat didukung berkembangnya usaha kecil menengah, koperasi, lembaga ekonomi lain yang berbasis dalam program pemberdayaan masyarakat seperti BKM, KUBE, UPPKS maupun lembaga ekonomi swasta lainnya dengan segala pengaruh dinamika ekonomi yang terjadi, maupun pengaruh faktor alam lainnya.

1. Industri

Aktivitas industri di Kota Pekalongan diarahkan pada peningkatan mutu dan daya saing produk, pemakaian kandungan lokal guna mengurangi ketergantungan bahan maupun produk impor, standarisasi dan sertifikasi produk yang diarahkan untuk dapat memenuhi standar internasional serta mampu bersaing dipasar global.

Perusahaan industri di Kota Pekalongan kebanyakan tergolong dalam industri kecil dan bergerak dibidang pertekstilan. Berdasarkan nilai investasinya perusahaan industri dibedakan menjadi industri besar (>5 Milyar rupiah), Menengah (>200 juta rupiah < 5 milyar rupiah) dan kecil (< 200 juta rupiah). Jumlah industri kecil menengah yang terdapat di Kota Pekalongan mencapai 2.846 unit dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 23.724 orang. Untuk kategori industri besar, di Kota Pekalongan pada tahun 2010 terdapat 4 unit industri dengan serapan tenaga kerja 1.353 orang.

 

2. Sarana Perdagangan

Untuk memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan, terdapat 9 pasar tradisional, 17 pasar swalayan, 3 pasar grosir dan 4 mal/plaza. Selain dari pasar-pasar diatas terdapat pula pasar yang cukup berperan terhadap perekonomian warga Pekalongan. Tapi karena tidak mempunyai bentuk fisik pasar-pasar tersebut tidak tercatat oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima. Pasar tersebut sering disebut dengan pasar "tiban" karena memang sifatnya hanya temporer baik dari segi waktu maupun tempat. Walau begitu pasar jenis ini bisa dijumpai hampir setiap hari (biasanya malam hari) diseputar wilayah Kota Pekalongan.

 

3. Koperasi

Guna memberdayakan ekonomi rakyat peran pemerintah masih sangat diperlukan, khususnya upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberian fasilitasi pelatihan peningkatan kualitas SDM, permodalan, pengaturan kebijakan/regulasi serta kemudahan dalam pengurusan perijinan.

Pemberdayaan Koperasi dan UKM sangat strategis, hal ini didasari kenyataan bahwa UKM telah terbukti mampu eksis dalam menghadapi badai krisis, keberadaannya dalam jumlah yang cukup besar mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kota Pekalongan disamping melakukan penguatan terhadap koperasi dan UKM, juga memberikan fasilitasi serta penguatan terhadap BKM, KUBE, maupun lembaga ekonomi mikro lainnya yang berkembang di masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan partisipatif serta pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu program akselarasi.

Sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan, koperasi mempunyai sejarah yang panjang di Kota Pekalongan. Koperasi mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam menopang perkembangan ekonomi di Kota Pekalongan. Jumlah koperasi aktif yang ada di Kota Pekalongan adalah 146 unit, koperasi non aktif 73 unit, koperasi primer 258 unit dan KUD sebanyak 3 unit.

Tabel 11

data Perkoperasian di Kota Pekalongan Tahun 2010


NO JENIS DATA SATUAN TAHUN 2010
1 Pengembangan usaha Nasional    
a Koperasi    
  1). Jumlah koperasi aktif Buah 204
  2). Jumlah koperasi tidak aktif Buah 76
  3). Jumlah induk koperasi Buah 2
  4). Jumlah koperasi primer Buah 278
  5). Jumlah KUD Buah 3
  6). Jumlah non KUD Buah 277
b Jumlah pengusaha    
  1). Pengusaha kecil Orang 432
  2). Pengusaha menengah Orang 25
  3). Pengusaha besar Orang 11


4. Lembaga Keuangan

Untuk memfasilitasi segala macam kebutuhan keuangan warga Kota Pekalongan, terdapat 25 lembaga keuangan perbankan dengan rincian 6 buah milik pemerintah, 11 buah milik swasta nasional dan 3 buah milik pemerintah daerah, serta beberapa lembaga keuangan mikro lainnya. Warga kota Pekalongan dapat memilih layanan perbankan yang ada sesuai dengan kebutuhan atau jenis layanan yang diinginkan. Karena Kota Pekalongan merupakan Kota perdagangan industri yang didominasi oleh industri kecil dan menengah maka perlu adanya kemudahan akses kredit bagi para pengusaha kecil dan menengah yang ada agar usaha mereka dapat mengalami peningkatan dan kemajuan yang pada akhirnya akan memakmurkan warga Kota Pekalongan.