Dasar Hukum

• Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi
• Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaran Izin Mendirikan Bangunan Melalui Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan usaha jasa konstruksi nasional
• Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 60 Tahun 2012 tentang pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun dan Penerbitan Sertifikasi Laik Fungsi

Persyaratan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy NPWP;
4. Izin Usaha dan atau Izin Operasional / Komesial dari OSS;
5. Surat Pernyataan Tetangga;
6. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah / Sertifikat / Perjanjian Kontrak;
7. Rekomendasi Dinas terkait;
8. Pengajuan Pertimbangan teknis kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan atau kegiatan bila diperlukan; dan
9. Fotocopy izin lokasi yang dikeluarkan dari OSS.

Waktu dan Biaya :

• Waktu : -
• Biaya   : Gratis