Dasar Hukum :

• Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos
• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
• Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame
• Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi dan Perubahan Penggunaan Tanah;
• Peraturan Derah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Peklaongan Tahun 2009-2029;
• Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

Persyaratan :

1. Scanan identitas pemohon dan atau pemegang kuasanya yang masih berlaku;
2. Scanan tanda bukti hak atas tanah atau bukti pengusaan tanah;
3. Surat kuasa bermaterai cukup jika dikuasakan;
4. Rencana penggunaan tanah yang dimohonkan (perorangan) atau proposal teknis kegiatan (badan hukum);
5. Denah lokasi yang dimohonkan;
6. Scanan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun terakhir;
7. Scanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum;
8. Surat keterangan rencana pemanfaatan ruang dari DPU Kota Pekalongan;
9. Rekomendasi Alih Fungsi Lahan dari DPPK Kota Pekalongan;
10. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dari kantor Pertanahan Kota Pekalongan;

Waktu Proses dan Biaya :

• Waktu Proses : 10 Hari Kerja.
• Biaya : Gratis