Selasa, 26 Oktober 2021
A- A A+

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang
 
 

INDIKATOR PENILAIAN

PENJELASAN

BUKTI

I.  MANAJEMEN PERUBAHAN

1

Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk

Telah dibentuk penanggung jawab Reformasi Birokrasi dengan ketetapan formal

 

2

Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi

Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

 

3

Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti 

 

4

Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan

Ya

 

5

Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi

Seluruh anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja

 

6

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map

Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map

 

7

Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.

 

8

Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?

Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas 

 

9

Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan

Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan

 

10

Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.

Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

 

11

Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

 

12

Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model

Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan

 

II.  PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron 

 

2

Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis

 

III.  PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja

 

2

Hasil assesment telah direviu oleh unit/bagian organisasi

Ya

 

IV.  PENATAAN TATALAKSANA

1

Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)

Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP

 

2

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

 

3

Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi

Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti

 

4

Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)

Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi 

 

5

Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)

Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi 

 

6

Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik

Seluruh informasi publik telah dapat diakses 

 

7

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala

 

V.  PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1

Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan

Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan

 

2

Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan

Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi

 

3

Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama

Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan

 

4

Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja

Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi

 

5

Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi

Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai 

 

6

Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi 

 

7

Penerapan Penetapan kinerja individu

Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai

 

8

Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

 

9

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya

 

10

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan

 

11

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.

Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala

 

12

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap seluruh pegawai

 

13

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi

 

14

Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala

 

15

Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja 

 

16

Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ

Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM

 

17

Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai

Ya

 

VI.  PENGUATAN AKUNTABILITAS

1

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

 

2

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

 

3

Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

 

4

Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah

Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah

 

5

Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun

Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun

 

6

Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala

 

7

Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

 

8

Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala

Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan

 

9

Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

Unit kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sesuai dengan kebutuhan

 

VII.  PENGUATAN PENGAWASAN

1

Telah dilakukan public campaign

Public campaign telah dilakukan secara berkala

 

2

Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan

apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi

 

3

Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi

Ya

 

4

Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti

Ya

 

5

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 

 

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

 

a. Jumlah yang harus melaporkan

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

 

 

- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga

3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015

 

 

- Eselon I/II

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016

 

 

- Lainnya

5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004

 

 

b. Jumlah yang sudah melaporkan

6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005

 

6

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Penyampaian LHKASN diatur dalam:

 

 

a. Jumlah yang harus melaporkan

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

 

 

- Jumlah Eselon III

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

 

 

- Jumlah Eselon IV

3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015

 

 

- Jumlah Fungsional Golongan IV

4. SE MENPANRB No. 1 Tahun 2015

 

 

b. Jumlah yang sudah melaporkan

 

 

7

Telah dibangun lingkungan pengendalian

Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian

 

8

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

 

9

Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern

Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala 

 

10

Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI

Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI

 

11

Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat

 

12

Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

 

13

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan

 

 

a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti

 

 

b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses

 

 

c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

 

14

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala 

 

15

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Ya

 

16

Whistle Blowing System telah disosialisasikan

WBS belum disosialisasikan

 

17

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan

Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi 

 

18

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

Ya

 

19

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala

 

20

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

 

21

Telah dilakukan pembangunan zona integritas

Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif

 

VIII.  PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1

Terdapat kebijakan standar pelayanan

Ya

 

2

Standar pelayanan telah dimaklumatkan

Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan

 

3

Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan 

 

4

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders

 

5

Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP

Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala

 

6

Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)

Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

 

7

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

 

8

Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

 

9

Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

 

10

Terdapat inovasi pelayanan

Ya

 

11

Terdapat media pengaduan pelayanan

Ya

 

12

Terdapat SOP pengaduan pelayanan

Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya

 

13

Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan

Ya

 

14

Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

 

15

Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan

Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala

 

16

Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala

 

17

Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

Ya

 

18

Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat

 

19

Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

Ya

 

20

Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

 

21

Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

Perbaikan dilakukan secara terus-menerus

 

 

Hubungi Kami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1

Telp : 0285 - 432086
Fax : 0285 - 420428
Email : oss@pekalongankota.go.id