Kamis, 02 April 2020
A- A A+

“Sakpore” Dijalankan, Investasi Lari Kencang

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang
 

Tim evaluasi dari Bagian Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendokumentasikan aplikasi Sakpore saat melakukan penilaian mewakili Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kantor DPMPTSP Kota Pekalongan yang masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Pubik kategori tata kelola pemerintahan, awal Juli lalu. (suaramerdeka.com/ Isnawati)

 

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Dengan ramah, Nurita Eddy (43) menyambut pengunjung yang melihat berbagai model pakaian batik produksinya yang digerai di lantai 1 Transmart Pekalongan, baru-baru ini. Tidak hanya pakaian, berbagai kerajinan dari kain perca batik seperti dompet dan tas juga memancing mata pengunjung.

Nurita senang kehadiran Transmart merangkul usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Kota Pekalongan. Sehingga Nurita bisa memasarkan produknya lebih luas. "Jika selama ini kami hanya menjual produk di rumah, kini bisa memperluas akses pasar. Produk kami bisa dikenal masyarakat luas sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan UMKM," kata dia.

Nurita hanyalah satu dari sekian pelaku UMKM di Kota Pekalongan yang menerima dampak positif dari investasi di Kota Pekalongan. Sebab, ada 3.792 produk UMKM lainnya digerai di Transmart. Produk-produk UMKM yang telah lolos seleksi itu tidak hanya dijual di Transmart Pekalongan, tetapi juga di 130 cabang Transmart di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi di Kota Pekalongan lari kencang. Sebelum Transmart, tahun lalu Super Indo membuka gerai ke-157 di Kota Pekalongan. Pada pembukaan Super Indo, (16/8/2018), VP Legal and Human Resource PT Lion Super Indo Bambang Triwicaksono mengatakan, dipilihnya Kota Pekalongan karena Super Indo melihat pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir.

“Setelah serangkaian riset dan analisa, manajemen Super Indo melihat potensi ekonomi dan bisnis yang sangat baik. Sehingga kami memilih Kota Pekalongan,” terangnya, saat itu.

Berbagai produk UMKM Kota Pekalongan juga terakomodir di Super Indo. Ada batik, makanan dan ikan segar. Selain memperluas akses pasar, pertumbuhan investasi juga berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran.

Dadang (21), warga Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, sempat menganggur setelah lulus SMK. "Susah mendapatkan pekerjaan. Apalagi ijazah saya hanya SMK," kata Dadang, Selasa (9/7).

Namun setelah Transmart dibuka, Dadang mendaftar sebagai cleaning service.

"Alhamdulillah, sekarang saya ada pendapatan rutin setiap bulan. Bisa sedikit membantu orang tua," kata Dadang.

Wali Kota Pekalongan Mochammad Saelany Machfudz mengatakan, masuknya sejumlah retail di Kota Pekalongan menunjukkan pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan cukup menggembirakan.

“Investasi berkembang dengan pesat di tengah berbagai masalah yang dihadapi seperti rob dan terbakarnya Pasar Banjarsari,” terangnya.

Menurutnya, pesatnya pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan tidak terlepas dari kebijakan dan berbagai kemudahan perizinan yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, kemudahan perizinan adalah factor kunci dalam meningkatkan investasi.

“Sesuai arahan Presiden, birokrasi perizinan yang berbelit-belit harus dipangkas. Proses perizinan berminggu-minggu juga harus dikikis dan dihilangkan. Kalau proses perizinan bertele-tele, akan ditinggalkan investor,” sambungnya.

Beberapa kebijakan Wali Kota Pekalongan di bidang perizinan di antaranya penghentian pelayanan izin gangguan dan pemungutan retribusi izin gangguan yang diatur dalam Instruksi Wali Kota Nomor 12 tahun 2017. Selain itu, Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 503/247 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Online dan Digital. Serta Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik melalui Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (Sakpore).

Diharapkan, berbagai kemudahan perizinan dan kebijakan tersebut dapat meningkatkan investasi di Kota Pekalongan yang akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan, sepanjang tahun 2018, investasi yang masuk ke Kota Pekalongan tercatat Rp 175,15 miliar dari 202 proyek perusahaan. Nilai tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 62 miliar. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 1.351 orang.

Sektor perdagangan dan reparasi mendominasi realisasi investasi sepanjang tahun 2018. Selanjutnya sektor jasa lainnya dan sector perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Setelah itu, sektor hotel dan restoran, sektor industri kimia dan farmasi, sektor industri kimia sekunder dan sektor kontruksi.

Penelitian yang dilakukan lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership) menunjukkan, Kota Pekalongan menonjolkan pendekatan pembangunan yang pro terhadap investasi. Hal itu tercermin dari tingginya skor keramahan berinvestasi yang diperoleh Kota Batik. Yakni 6,79 dari skala 1-10.

Lompatan Inovasi

Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan Supriono mengatakan, minat investasi di Kota Pekalongan tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi. Menurut dia, salah satu faktornya karena Kota Pekalongan cepat beradaptasi dengan sistem pelayanan perizinan terintegrasi.

“Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang cepat beradaptasi dengan sistem pelayanan perizinan terintegrasi. Sehingga saat kondisi ekonomi mengalami perlambatan, namun Kota Pekalongan konsisten menarik investasi,” jelasnya, Rabu (9/7).

Berbagai terobosan dan inovasi dilahirkan untuk meningkatkan realisasi investasi. Tahun 2017, DPMPTSP Kota Pekalongan membangun Sistem Aplikasi Perizinan Online yang Ringkas dan Ekonomis (Sakpore). Melalui aplikasi ini, DPMP-TSP Kota Pekalongan berupaya memberikan pelayanan perizinan yang lebih cepat, ringkas, ekonomis, mudah dan transparan.

Aplikasi yang terintegrasi dengan website DPMPTSP Kota Pekalongan ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengirimkan dokumen persyaratan sesuai jenis perizinan yang diajukan. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui status dari perizinan tersebut secara realtime. Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor DPMPTSP Kota Pekalongan untuk mengetahui persyaratan perizinan, status permohonan perizinan yang mereka ajukan ataupun mengambil izin yang telah diterbitkan. Semuanya dilakukan secara online.

“Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengirimkan dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang diajukan. Sehingga pemohon tidak perlu hadir ke Kantor DPMP-TSP. Cukup di rumah, pemohon bisa mengetahui persyaratan perizinan, dan prosesnya bisa dipantau melalui smartphone,” jelasnya.

Pada saat awal peluncuran, hanya ada dua perizinan yang bisa diurus secara online menggunakan aplikasi Sakpore. Yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Namun sampai saat ini, dari 100 jenis perizinan yang dilayani di DPMPTSP Kota Pekalongan, 69 jenis perizinan sudah bisa diurus secara online. Di antaranya izin usaha jasa konstruksi (IUJK), izin penyelenggaraan rumah kos dan tanda pendaftaran waralaba.

Selain itu, sertifikasi laik hygiene sanitasi (SLHS), sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) dan sertifikasi penyuluhan keamanan pangan (SPKP). “Dalam roadmap kami, akan tuntas semua tahun 2021,” tambahnya.

Supriono menambahkan, aplikasi Sakpore masuk dalam Top 99 Inovasi Publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kategori tata kelola pemerintahan.

“Pada 9 Juli kemarin, kami paparkan Sakpore di KemenPAN-RB untuk kompetisi lagi di 45 Top Inovasi Pelayanan Publik,” tambahnya.

Setelah Sakpore, DPMPTSP Kota Pekalongan melakukan lompatan inovasi dengan meluncurkan perizinan digital pada tahun 2018. Perizinan digital yakni kebijakan pelayanan perizinan dengan produk perizinan berupa izin digital (paperless) dan ditandatangani secara digital atau elektronik. Produk izin berupa softcopy dalam bentuk file format PDF.

“Jika sebelumnya dokumen perizinan masih menggunakan kertas dan dikirim melalui pos, sekarang lebih efisien lagi. Pemohon bisa nge-print sendiri di rumah. Setelah ditandatangani secara digital, perizinan sudah resmi. Kapan dibutuhkan, tinggal cetak,” jelasnya.

Tidak hanya itu, sebanyak 25 jenis perizinan bisa diproses melalui Sistem Online Single Submission (OSS) . Ke-25 jenis perizinan tersebut di antaranya izin lokasi atau pemanfaatan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha angkutan dan izin klinik kecantikan.

Berbagai inovasi tersebut, berdampak positif terhadap capaianinvestasi di Kota Pekalongan. Realisasi investasi melesat jauh daritarget  yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Supriono menjelaskan, target investasi yang ditetapkan PemkotPekalongan dalam RPJMD selama lima tahun sebesar Rp 1.188,53 miliar.Namun, Pemkot Pekalongan tidak harus menunggu selama lima tahun untukmencapai target tersebut. Karena pada akhir tahun 2017, investasisudah terealisasi sebesar Rp 1.488,652 miliar dari target Rp 926,175miliar. Atau 125,17 persen dari target.

“Target yang ditetapkan selama lima tahun, bisa tercapai dalam waktu dua tahun. Artinya, ada percepatan,” jelasnya. Sementara itu, hingga tahun ketiga, capaian akumulasi investasi di Kota Pekalongan mencapai Rp 1.663,710 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 991,763 miliar.

Berbagai kemudahan dan inovasi itu mendapat apresiasi dari masyarakat. Hal itu tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017 periode pertama, Indeks Kepuasan Masyarakat “baik” dengan skor 81,86. Tahun 2017 periode kedua “baik” dengan skor 85,35. Tahun 2018 meningkat menjadi “sangat baik” dengan skor 88,73. Periode kedua juga “sangat baik” dengan skor 93,58.

Infrastruktur Pendukung

Selain kemudahan berusaha, infrastruktur juga menjadi salah satu kunci untuk menarik investasi. Jika infrastuktur kurang memadai bisa mempengaruhi daya tarik investasi. Jika perizinan berjalan dengan baik, beriringan dengan pembangunan infrastuktur yang memadai, maka investasi akan tumbuh pesat.

Terkait hal ini, Pemkot Pekalongan telah menyediakan infrastruktur pendukung investasi. Seiring pembangunan jalan tol Trans Jawa, Pemkot Pekalongan juga membangun jalan akses tol sepanjang 3,3 kilometer dan lebar 30 meter. Jalan akses tol itu menghubungkan jalan tol Pemalang-Batang dan jalan pantura Kota Pekalongan tepatnya jalan dr Sutomo depan Pasar Grosir Setono.

Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih mengatakan, Pemkot Pekalongan berupaya maksimal untuk mendorong terwujudnya pembangunan jalan akses tol tersebut. Hal itu dimaksudkan agar pembangunan jalan tol tidak berdampak buruk bagi perekonomian di Kota Pekalongan. Sebab, exit tol hanya ada di Bojong, Kabupaten Pekalongan dan Kandeman, Kabupaten Batang.

“Di tengah APBD Kota Pekalongan yang terbatas, Pemkot Pekalongan telah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp 50 miliar untuk membebaskan lahan guna membangun jalan akses tol.  Tujuannya, agar ekonomi di Kota Pekalongan tetap berjalan setelah beroperasinya jalan tol Pemalang-Batang,” terangnya.

Jalan akses tol tersebut dibuka sejak 21 Desember 2018, sehari setelah Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Pemalang-Batang.

“Ini sebagai solusi untuk mengatasi dampak adanya jalan tol. Agar Kota Pekalongan tidak hanya jadi kota lewatan, tetapi kota tujuan. Berdasarsan data DPMPTSP ada implikasi yang positif untuk memasukkan investor baru,” kata Wali Kota saat itu.

Dengan dibukanya jalan akses tol tersebut, Kota Pekalongan memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk membuka potensi yang dimiliki. Selain itu, Pemkot Pekalongan juga berencana membangun jalan lingkar utara yang menghubungkan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang (Jalingkut Petanglong) sepanjang 26 kilometer. Pembangunan Jalingkut Petanglong telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR).

Harapannya, pembangunan infrastruktur yang beriringan dengan kemudahan perizinan tersebut bisa meningkatkan investasi di Kota Pekalongan. Dengan makin banyaknya investasi, akan membuka lapangan kerja dan memperbanyak penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, angka pengangguran akan berkurang.

Repost (https://www.suaramerdeka.com/news/baca/188487/sakpore-dijalankan-investasi-lari-kencang)

Hubungi Kami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Jl. Majapahit No. 1 Pekalongan

Telp : 0285 - 432086
Fax : 0285 - 420428
Email : oss@pekalongankota.go.id