INFORMASI - Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPMPTSP Kota Pekalongan bekerja sama dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Kesiapan Kebijakan dan Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemudahan investasi, memberikan kepastian hukum, dan menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha di Kota Pekalongan. Sosialisasi ini juga menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional yang menekankan simplifikasi, penyederhanaan struktur regulasi, dan optimalisasi sistem OSS.

Acara dibuka oleh Wali Kota Pekalongan, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, yang menegaskan pentingnya kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi perubahan sistem perizinan berbasis risiko. Kegiatan menghadirkan narasumber dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan Bagian Hukum Setda, yang memaparkan arah kebijakan, ruang lingkup pengaturan PP 28/2025, sinkronisasi regulasi daerah, serta implikasi teknis bagi OPD. Diskusi dan tanya jawab dipandu oleh Dosen Hukum Dari Universitas Pekalongan (Unikal) Sebagai moderator, sehingga pembahasan berlangsung interaktif dan komprehensif.

Sosialisasi ini diikuti pejabat serta tim teknis dari berbagai perangkat daerah yang memiliki peran dalam perizinan, pengawasan, dan investasi. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Pekalongan mendorong percepatan penerapan perizinan berbasis risiko agar pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan berkualitas. Acara ditutup oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas aparatur, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan.

#DPMPTSPKotaPekalongan

#Sakpore

#WBBM

#ZI