Kamis, 01 Oktober 2020
A- A A+

Reformasi Birokrasi

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 
INDIKATOR PENILAIAN PENJELASAN BUKTI
I.  MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk Telah dibentuk penanggung jawab Reformasi Birokrasi dengan ketetapan formal  
2 Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja  
3 Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti   
4 Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Ya  
5 Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi Seluruh anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja  
6 Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map  
7 Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.  
8 Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi? Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas   
9 Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan  
10 Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti  
11 Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
12 Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan  
II.  PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron   
2 Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis  
III.  PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
1 Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja  
2 Hasil assesment telah direviu oleh unit/bagian organisasi Ya  
IV.  PENATAAN TATALAKSANA
1 Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP  
2 Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan  
3 Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti  
4 Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan) Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi   
5 Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll) Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi   
6 Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik Seluruh informasi publik telah dapat diakses   
7 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala  
V.  PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1 Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan  
2 Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi  
3 Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan  
4 Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi  
5 Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai   
6 Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi   
7 Penerapan Penetapan kinerja individu Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai  
8 Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi  
9 Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya  
10 Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan  
11 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala  
12 Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap seluruh pegawai  
13 Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi  
14 Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala  
15 Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja   
16 Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM  
17 Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai Ya  
VI.  PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra  
2 Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja  
3 Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala  
4 Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah  
5 Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun  
6 Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala  
7 Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja  
8 Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan  
9 Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik Unit kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sesuai dengan kebutuhan  
VII.  PENGUATAN PENGAWASAN
1 Telah dilakukan public campaign Public campaign telah dilakukan secara berkala  
2 Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi  
3 Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya  
4 Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti Ya  
5 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:   
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
  a. Jumlah yang harus melaporkan 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002  
  - Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015  
  - Eselon I/II 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016  
  - Lainnya 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004  
  b. Jumlah yang sudah melaporkan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005  
6 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Penyampaian LHKASN diatur dalam:  
  a. Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999  
  - Jumlah Eselon III 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002  
  - Jumlah Eselon IV 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015  
  - Jumlah Fungsional Golongan IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015  
  b. Jumlah yang sudah melaporkan    
7 Telah dibangun lingkungan pengendalian Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian  
8 Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi  
9 Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala   
10 Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI  
11 Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat  
12 Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti  
13 Penanganan Pengaduan Masyarakat Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan  
  a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti  
  b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses  
  c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti  
14 Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala   
15 Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Ya  
16 Whistle Blowing System telah disosialisasikan WBS belum disosialisasikan  
17 Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi   
18 Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan Ya  
19 Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala  
20 Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti  
21 Telah dilakukan pembangunan zona integritas Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif  
VII.  PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Terdapat kebijakan standar pelayanan Ya  
2 Standar pelayanan telah dimaklumatkan Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan  
3 Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan   
4 Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders  
5 Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala  
6 Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima  
7 Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)  
8 Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar  
9 Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu  
10 Terdapat inovasi pelayanan Ya  
11 Terdapat media pengaduan pelayanan Ya  
12 Terdapat SOP pengaduan pelayanan Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya  
13 Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan Ya  
14 Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan  
15 Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala  
16 Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala  
17 Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka Ya  
18 Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat  
19 Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan Ya  
20 Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan  
21 Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus Perbaikan dilakukan secara terus-menerus  

 

Hubungi Kami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Jl. Majapahit No. 1 Pekalongan

Telp : 0285 - 432086
Fax : 0285 - 420428
Email : oss@pekalongankota.go.id



Artikel Terbaru