INFORMASI - Rabu (13/9) pagi, Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan beserta jajaran, JF Penata Perizinan Madya dan Analis Peraturan Investasi menghadiri undangan Fasilitasi Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PTSP di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan tahap akhir dari serangkaian tahapan penyusunan Raperda.

Rapat dipimpin oleh Ibu Dian dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, dan turut dihadiri oleh perwakilan dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, serta Sekretaris DPRD Kota Pekalongan. Rapat tersebut membahas review draf raperda dan mendengarkan masukan-masukan dari peserta rapat dengan memperhatikan hasil harmonisasi dari Kemenkumham Jawa Tengah.

Dari masukan-masukan yang ada, disepakati perbaikan-perbaikan pada draf raperda untuk kemudian ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kota Pekalongan selaku OPD pengusul raperda dan dikirimkan ke Biro Hukum untuk didaftarkan nomor registrasi. Selanjutnya Perda akan ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. (Milla)

#DPMPTSPKotaPekalongan
#Sakpore

INFORMASI - DPMPTSP Kota Pekalongan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan mendorong para pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Registrasi PSAT-PDUK. Dikemas dalam kegiatan "Sosialisasi Registrasi Pangan Segar Asal Tumubuhan Produk Dalam Negri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)" yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan di Aula Kelurahan Pringrejo Kec. Pekalongan Barat (Rabu, 13/09/2023).

Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan hadir menjadi narasumber menyampaikan materi terkait "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Mekanisme Registrasi PSAT-PDUK melalui OSS-RBA". Dalam paparannya Kepala DPMPTSP menyampaikan bahwa NIB dan Registrasi PSAT-PDUK merupakan salah satu legalitas yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan. Pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan agar mendapatkan kepastian hukum, jaminan lokasi usaha, dan payung hukum secara resmi. Legalitas perizinan juga akan meningkatkan kepercayaan dan penawaran terhadap produk dari konsumen atau investor. Turut hadir dari Dinas Kesehatan Pekalongan, menyampaikan materi terkait "Sanitasi Higiene pada Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)".

#DPMPTSPKotaPekalongan
#Sakpore

INFORMASI - Keluarga Besar DPMPTSP Kota Pekalongan Mengucapkan terimakasih kepada Bapak Muhammad Syukron, S.E, Terimakasih Dedikasi & Pengabdiannya Untuk DPMPTSP Kota Pekalongan. Semoga hasil kerja menjadi Amalan ibadah dan sehat Selalu Aamiin. dan Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga di tempat yang baru lebih sukses dan dimudahkan segala urusannya.

#DPMPTSPKotaPekalongan
#Sakpore

INFORMASI - DPMPTSP Kota Pekalongan melaksanakan pendataan di Kantor Kecamatan Pekalongan Barat, Tirto (8/9/2023) dalam rangka mengoptimalkan Promosi Peluang dan Investasi di Kota Pekalongan.

Dalam kunjungan tersebut petugas bertemu dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian – Nur Ihfanudin A.Md. , dan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat – Kendah Harjaning Ati, S.E. menyampaikan data potensi investasi dengan kategori Potensial di Kecamatan Pekalongan Barat berupa kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor industri kuliner dan industri kreatif diantaranya dari warga Kelurahan Tirto ada Sentra tepung lerut milik Ibu Neta, Kerupuk telur asin milik Ibu Zubaidah, Dodol dan Sirup Belimbing Wuluh milik Ibu Heni, Manjali (Manisan Jahe Eli) milik Ibu Eli, Jilbab sulam milik Ibu Yanu dan Kerajinan limbah plastik milik Ibu Anik Arifah. Kemudian dari warga Kelurahan Bendan Kergon ada Roti Batik milik ibu Ida, dari Kelurahan Medono dan Podosugih ada Otak-otak Bandeng milik ibu Ulia Suharyanto, Kerajinan Decopik milik Ibu Fasta, Keripik Bonggol Pisang dan Jamu Eyang milik Ibu Purbadiningsih serta UMKM dengan produk lainnya juga banyak dikembangkan oleh warga Kecamatan Pekalongan Barat.

Kendah menuturkan, untuk pengembangan UMKM hal terpenting adalah legalitas jadi pihaknya akan membantu mengarahkan warganya mendaftarkan izin usaha ke DPMPTSP Kota Pekalongan. “ Beberapa warga sudah mengantongi izin berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) bahkan beberapa sudah ada yang memiliki Sertifikat Halal untuk produknya”, imbuhnya.